MenurutKepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren, Nurdin Marpaung sebuah kapal kontainer dengan bobot 5.000 gross tonnage (GT) yaitu KM. Kisik Mas berhasil sandar di Pelabuhan Waren Papua dan menjadi kapal besar perdana yang melakukan bongkar muatan dengan menurunkan sebanyak 16 unit petikemas Tol Laut. "Kedatangan KM. KMTatamailau - Update Jadwal Kapal Pelni Tatamailau Sandar di 9 Pelabuhan 2-16 Agustus 2022 Rute Bitung-Merauke POS-KUPANG.COM - Salah satu Kapal Pelni yang berlayar hingga Papua adalah KM contoh kegiatan perumahan dan tata laksana rumah tangga. 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID FIYUO1xuZwW4l7PpsBf_ruYRhTL6yMYe0oeVHpRIRrLhNVb_SLj2Ig== Jakarta - Pelabuhan Marunda KCN digadang-gadang bisa menopang aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, keduanya memiliki karakteristik dan pasar yang berbeda. Jika Priok fokus sebagai pelabuhan hub Asia Tenggara, Marunda KCN bermain di segmen pelabuhan curah. Selain bisa memberi pilihan bagi para pengguna jasa, adanya Pelabuhan Marunda KCN juga menciptakan daya saing antar pelabuhan baik dari sisi tarif maupun fasilitas dan pelayanan. Berapa sih tarifnya?Direktur Pemasaran PT Karya Citra Nusantara KCN Amir Prasetyo mengatakan Pelabuhan Marunda KCN mematok tarif Rp per ton/m3 sampai dengan Rp per ton/m3 untuk biaya sandar per hari. Selain itu, KCN juga melayani konsumen retail yang datangnya hanya beberapa kali saja. "Tarifnya berkisar antara Rp per ton/m3 sampai dengan Rp per ton/m3 itu sudah dikonversikan, biaya sandar per hari," kata Amir saat ditemui beberapa waktu Amir, tarif itu cukup kompetitif jika diukur dengan fasilitas stockpile dan area parkir yang ada di Pelabuhan Marunda KCN. Menurutnya, tongkang dengan ukuran 7000 ton bisa menghabiskan 4 hari untuk bersandar, kalau di Pelabuhan Marunda KCN hanya butuh waktu satu sampai dua hari paling lama. Hal ini akan membuat pengguna jasa jadi lebih efisien."Ini belum cerita kalau macet apalagi bertumpuk. Kalau kelamaan Ini yang menyebabkan kita sebagai konsumen, nih batu bara kan energi, pabrik roti pakai batu bara. Kalau ongkos logistiknya naik ya pasti inflasi naik," itu lah, Pelabuhan Marunda KCN memiliki peran untuk memangkas ongkos logistik tersebut. Selain itu, dalam hal muatan, barang yang hendak dimuat seperti tiang pancang, besi beton dan precast juga dapat ditaruh terlebih dahulu di lapangan penumpukan sambil menunggu kedatangan tongkang. "Ini juga jadi pertimbangan yang mempengaruhi biaya logistik karena sering terjadi tongkang menunggu barang dan biaya angkut ulang apabila stockpile terletak jauh dari dermaga," tutur Amir. Simak Video "KCN Respon Ancaman Gugatan Polusi Debu Batu Bara Kami Ingin Persuasif" [GambasVideo 20detik] ega/hns JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP di sektor kelautan akibat minimnya kinerja sektor transportasi udara dan kereta api, salah satunya melalui komponen biaya sandar di Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan setidaknya masih terdapat biaya sandar pelabuhan yang mungkin bisa ditambahkan dan biaya-biaya lainnya pelabuhan swasta untuk menutupi dari merosotnya PNBP di sektor transportasi udara dan kereta api.“Memang saat ini kami tidak bisa mendapatkan PNBP yang maksimal tetapi kami sedang mengupayakan PNBP itu akan banyak dari laut. Karena laut ini seperti biaya sandar di semua pelabuhan kita masih relatif bisa ditambahkan,” katanya Selasa 17/11/2020.Selain itu dia menyebutkan salah satunya biaya-biaya pelabuhan swasta, di Sulawesi Kalimantan dan Sumatera yang memiliki banyak logistiknya. “Mungkin bisa kita dapatkan sehingga tahun ini mungkin belum bisa maksimal, tahun depan akan ada kenaikan yang maksimal dari dua kegiatan itu,” PNBP Kementerian Perhubungan hingga 16 November 2020 sebesar Rp5,3 triliun. Angka ini setara dengan 87,19 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp6,08 JugaPelaku Usaha Logistik Tolak Rencana Kenaikan Biaya Sandar KapalPNBP Sektor Udara dan KA Anjlok, Kemenhub Bidik Angkutan LautDari jumlah tersebut, sektor perkeretaapian menjadi yang paling minimal memberikan sektor. Realisasi PNBP Ditjen Perkeretaapian baru mencapai Rp 205 miliar atau 28persen dari target Rp74,3 akhir Desember mendatang, pemerolehan PNBP diperkirakan bisa mencapai 99,13 persen atau Rp6,02 triliun. Untuk mencapai target itu, Budi Karya terus menggenjot tarikan dari sektor-sektor potensial. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Hadijah Alaydrus Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam JAKARTA, - PT Pelabuhan Indonesia Pelindo memberikan insentif pembebasan biaya di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon dan Pelabuhan Panjang, Lampung bagi semua kapal yang melayani periode mudik Lebaran 2023. Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan, pemerintah memang meminta pihaknya membuka kedua pelabuhan tersebut guna melayani pemudik khusus motor pada periode mudik tahun ini. "Semua biaya kepelabuhan kami bebaskan, mulai dari jasa tunda, pandu, tambat, dan biaya bongkar muat," ungkapnya dalam media gathering di Jakarta, Rabu 12/4/2023.Baca juga Hindari Macet di Puncak Arus Mudik, Menhub Anjurkan Mudik Mulai Hari Ini Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang dioperasikan untuk penyeberang pemudik antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hal ini bertujuan mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Menurut Arif, pembebasan biaya sandar kapal tersebut berlaku di kedua pelabuhan dengan rute Ciwandan ke Panjang maupun dari Panjang ke Ciwandan. "Jadi ini untuk kedua rute itu memang dibebaskan," kata dia. Pelindo memastikan, Pelabuhan Ciwandan juga sudah sangat siap melayani para pemudik, baik dari kondisi infrastruktur yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sampai fasilitas di pelabuhan. Dari sisi infrastruktur, Pelabuhan Ciwandan sendiri disediakan lahan parkir seluas meter persegi yang mampu menampung sekitar 800 sepeda motor dan 100 truk. Sementara untuk fasilitas di pelabuhan akan disediakan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero, terutama sarana prasarana tambahan seperti toilet dan tempat istirahat. "Kapal Roro khusus motor akan pindah dari Merak ke Ciwandan. Ada juga fasilitas ruang tunggu, toilet, kantin, kesehatan yang sudah disiapkan dengan baik. Nah yang sediakan teman-teman dari ASDP," kata Arif. JAKARTA, - Kementerian Perhubungan Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan penyediaan fasilitas listrik darat atau onshore power supply OPS bagi kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan. Setidaknya saat ini ada 21 pelabuhan di Indonesia yang menyediakan fasilitas OPS. Penerapan OPS pun diperkuat dengan penandatanganan kerja sama antara Subholding PT Pelindo Jasa Maritim dengan DPP INSA terkait penerapan OPS pada pelabuhan di Indonesia dalam acara State-owned Enterprises SOE di Nusa Dua Bali, Selasa 18/10/2022. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan, penerapan onshore power supply merupakan bagian dari pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan. Nantinya OPS yang akan dihasilkan dari kerja sama itu membuat sumber energi kapal beralih ke listrik. Baca juga Pelabuhan Kuala Tanjung Bakal Jadi Transhipment Port, Apa Itu? "Di mana nantinya OPS tersebut berfungsi untuk menggantikan sumber energi kapal yang sebelumnya menggunakan mesin kapal berbahan minyak menjadi sumber energi listrik," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa 18/10/2022. Menurut Arif, implementasi onshore power supply menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Indonesia dalam hal dekarbonisasi perkapalan. OPS juga telah menjadi aksi mitigasi perubahan iklim dari transportasi laut untuk mengurangi gas rumah kaca GRK di sektor pelayaran. Ia menyatakan, Kemenhub sebagai regulator akan terus menjadikan program OPS sebagai salah satu kebijakan utama di sektor kelautan. "Kami percaya bahwa OPS lebih efisien dalam biaya dan operasional kapal dan akan sangat bermanfaat bagi perlindungan lingkungan,” kata Arif. Penerapan OPS mengacu pada konsep sustainable port development atau greenport yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Pada beleid itu diatur secara spesifik, bahwa untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan, otoritas pelabuhan, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan KSOP, atau unit penyelenggara pelabuhan UPP harus menyediakan fasilitasi pencegahan pencemaran dan menjamin pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Arif menilai, penerapan OPS sejalan pula dengan strategi awal Organisasi Maritim Internasional International Maritime Organization/IMO Initial GHG Strategy tentang pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran. Baca juga Hampir Rampung, Pembangunan Pelabuhan Laut Sanur Bali Capai 94 Persen Strategi itu mencakup penurunan total emisi gas rumah kaca tahunan dari pelayaran internasional setidaknya 50 persen pada 2050 dibandingkan 2008, serta mengurangi intensitas karbon dari pelayaran internasional untuk mengurangi emisi CO2 sekitar 40 persen pada 2030 dan mengejar upaya menuju 70 persen pada 2050. Selain itu, fasilitas OPS diyakini menimbulkan penghematan dan efisiensi bagi konsumsi energi dan biaya BBM yang dikeluarkan kapal ketika sandar di pelabuhan. Selain memberikan penghematan biaya, fasilitas OPS juga berperan besar dalam mengurangi emisi gas buang kapal sebesar 75 persen-93 persen. “Hal ini juga sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 kepada PBB lewat dokumen Nationally Determined Contribution NDC,” jelas Arif. Adapun penerapan OPS di pelabuhan bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia dapat disediakan oleh badan usaha pelabuhan BUP pada terminal yang dikonsesikan dengan pemerintah. Penyediaan OPS itu harus dilakukan dengan cara yang aman dan memadai. Penggunaan OPS diperuntukkan keperluan operasional kapal selama bersandar dan melakukan kegiatan kepelabuhanana sehingga tidak menggunakan sumber tenaga dari mesin bakar combustion engine yang ada di kapal. Pengoperasian OPS di pelabuhan bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia oleh BUP dapat berupa sertifikat layak operasi yang dikeluarkan oleh Badan Klasifikasi yang ditunjuk. BUP harus mendokumentasikan data penggunaan OPS di pelabuhan dan melaporkannya kepada Dirjen Perhubungan Laut melalui penyelenggara pelabuhan secara berkala setiap tahun. Sementara itu, bagi perusahaan pelayaran harus segera merencanakan kegiatan operasional kapal-kapalnya untuk menggunakan OPS di pelabuhan yang telah memiliki fasilitas listrik darat. Hal itu mencakup penyediaan standard connection listrik dan peralatan lain yang diperlukan untuk mengalirkan daya listrik dari fasilitas darat ke kapal secara aman dan memadai, yang dapat mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh Badan Klasifikasi yang ditunjuk. Sejalan dengan itu, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub telah mengeluarkan aturan terkait penyediaan dan penggunaan fasilitas listrik darat atau OPS di pelabuhan yang tertuang dalam Surat Edaran SE No. SE-DJPL 22 Tahun 2022 tentang Penggunaan Fasilitas Listrik Darat OPS di Pelabuhan Bagi Kapal Yang Berlayar Di Perairan Indonesia. Terdapat 21 pelabuhan yang menyediakan fasilitas OPS bagi kapal yang berlayar di perairan Indonesia, yaitu 1. Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta 2. NPCT1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta 3. Terminal Berlian BJTI Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 4. Terminal Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 5. Terminal Nilam Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya 6. Terminal Teluk Lamong, Surabaya 7. TUKS Dwitama, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang 8. TPKS Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang 9. Dermaga MTP Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap 10. TUKS Pusri Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap 11. TPKB Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin 12. Terminal Trisakti, Banjarmasin 13. Terminal Bumiharjo, Pelabuhan Kumai 14. Terminal Bagendang, Pelabuhan Sampit 15. Dermaga Celuk Benoa Pelabuhan Benoa, Bali 16. Terminal Lembar, NTB 17. Terminal Maumere, NTT 18. Terminal Tenau, NTT 19. Cabang Makassar, Makassar 20. Terminal Petikemas Pelabuhan Makassar, Makassar 21. Makassar New Port, Makassar. Baca juga Indonesia Tertarik Kerja Sama Kembangkan Kapal Listrik dengan Denmark Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

kapal sandar di pelabuhan